Dear, Tanya-tanya Pajak…
Saya dan suami sama-sama bekerja dan memperoleh penghasilan. Kami masing-masing punya NPWP dan lapor SPT sendiri-sendiri.
Mana yang lebih baik, apakah NPWP kami terpisah atau digabung? Apa konsekuensi dari keduanya? Perlukah saya mencabut NPWP?
Terima kasih
~Dian K, Tangerang~
Jawaban:
Salaam, Ibu Dian.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Sebelumnya, perlu Anda pahami bahwa dalam sistem perpajakan Indonesia suami-istri dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi.
Dengan demikian, pemenuhan kewajiban perpajakannya—termasuk kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP)—idealnya menjadi satu.
Namun, dalam kondisi tertentu dimungkinkan pasangan suami-istri menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan menggunakan NPWP masing-masing.
Biasanya dalam formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak ada beberapa pilihan kondisi yang bisa dipilih pembayar pajak, yaitu:
- Hidup Berpisah (HB) berdasarkan keputusan hakim;
- Pisah Harta (PH) berdasarkan perjanjian pisah harta secara tertulis;
- Memilih Terpisah (MT) dimana istri berpenghasilan tidak memiliki status HB dan PH ingin memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri.
Istri yang berstatus HB atau PH harus memiliki NPWP terpisah dengan suami. Adapun istri yang berstatus MT, bisa menggunakan NPWP sendiri atau dapat juga menggunakan NPWP suami dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Status MT dapat muncul karena adanya pernikahan antara dua orang yang sebelumnya telah memiliki NPWP masing-masing sebagai orang pribadi.
Apabila istri memilih terpisah (MT) maka sepanjang NPWP miliknya aktif maka istri harus memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri, termasuk melaporkan SPT terpisah dari suami.
Dalam hal demikian, suami dan istri wajib membuat dan melampirkan penghitungan PPh berdasarkan penggabungan penghasilan neto keduanya dalam SPT masing-masing.
Konsekuensi lainnya adalah, beban pajak dari suami-istri yang memilih terpisah akan lebih besar ketimbang pasangan suami-istri yang menggunakan NPWP tunggal atau gabungan.
Dalam kasus Anda, jika Anda hanya bekerja di satu perusahaan dan telah dipotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, mencabut NPWP akan lebih memudahkan urusan administrasi perpajakan sebagai suami dan istri.
Selain tidak perlu menghitung PPh berdasarkan penghasilan gabungan, Anda tidak perlu lagi melaporkan SPT secara terpisah. Anda cukup memasukkan informasi penghasilan Anda di kolom penghasilan yang dikenakan PPh Final dalam SPT suami.
Untuk mencabut NPWP, Anda cukup datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Anda terdaftar dengan membawa buku nikah, NPWP, dan fotokopi NPWP suami.
Walaupun dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi, kewajiban perpajakan suami dan istri yang berbeda NPWP masih dianggap terpisah. Karena itu, yang harus datang ke KPP untuk mencabut NPWP adalah Anda sendiri.
Namun, jika sistemnya sudah memungkinkan, prosedur pencabutan NPWP bisa dilakukan secara online melalui situs registrasi online Direktorat Jenderal Pajak, tanpa harus Wajib Pajak datang ke KPP.
Setelah NPWP dicabut, Anda harus segera menginformasikannya ke perusahaan tempat Anda bekerja sekaligus mengajukan NPWP suami untuk kepentingan pemotongan PPh Pasal 21.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Salaam…
Syifa Kamila Akbar
Catatan:
Tanya-tanya Pajak merupakan kolaborasi Kompas.com dan MUC Consulting, untuk Sahabat Kompas.com bertanya seputar kebijakan dan praktik perpajakan.
Ada pertanyaan soal kebijakan dan praktik perpajakan, baik perorangan maupun badan? Kirim pertanyaan lewat ini atau klik link ini.
#Suami #Istri #Samasama #Kerja #Lebih #Baik #Pisah #atau #Gabung #NPWP #Halaman
Klik disini untuk lihat artikel asli
